Pengaturan LPPL dalam UU Penyiaran dan UU Cipta Kerja, serta Peraturan Pelaksanaannya

Pengaturan LPPL dalam UU Penyiaran dan UU Cipta Kerja, serta Peraturan Pelaksanaannya [1]

Oleh: Darmanto[2]

Problematika yang dihadapi oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) khususnya LPPL Radio, dapat dipilah menjadi dua faktor, yaitu faktor struktural dan sosiokultural. Faktor struktural adalah kekuatan yang berasal dari negara dan dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan baik yang tertuang dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, maupun kebijakan yang tidak tertulis (Nugroho,2011). Sedangkan faktor sosiokultural adalah kekuatan yang bersumber dari masyarakat dan budayanya yang membentuk cara berpikir, bersikap, berpandangan, bertingkah laku, dan membangun sistem nilai tertentu.

Namun, mengingat keterbatasan waktu dan sesuai dengan tujuan Diskusi Terpumpun (Focus Group Discussion, FGD) maka dalam kesempatan ini hanya akan disorot mengenai faktor struktural yang dicipta­kan negara melalui produk peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum keberadaan dan operasional siaran LPPL. Sejak awal terdapat kecen­de­rungan tidak ekual (tidak setara) dalam pengaturan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di Indonesia.  Hal itu terlihat dari ketentuan Pasal 14 ayat (1-3) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.   Sampai di sini sangat jelas bahwa ternyata yang dimaksud dengan LPP adalah RRI dan TVRI, sedangkan LPPL dapat dibilang sebagai entitas yang berbeda dan sifatnya opsional karena  dinyatakan dengan kata “dapat didirikan…” Kalau saja ayat itu tanpa embel-embel kata “dapat” tentu maknanya menjadi sangat berbeda, yakni suatu mandatori yang bersifat wajib bagi setiap provinsi, kabupaten/kota untuk mendirikan LPPL.  Ketentuan tersebut memang sudah direvisi melalui PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) Pasal 68 ayat (3) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan LPP terdiri dari LPP RRI, LPP TVRI, dan LPPL.  Akan tetapi, karena UU 32/2002 masih berlaku maka secara otomatis ketentuan yang ada di Pasal 14 ayat (1) juga masih dipertahankan.

Pengaturan pada Pasal 14 ayat (1) tersebut sebenarnya sangat bisa dimengerti jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 yang menyebutkan bahwa penyiaran diselenggara­kan dalam satu sistem penyiaran nasional (ayat 1), yakni terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal (ayat 3). Artinya, LPPL sebagai entitas tersendiri tidak masalah, karena toch mereka mestinya menjadi stasiun lokal yang dapat berjejaring dengan stasiun penyiaran lainnya, baik sesame LPPL maupun dengan RRI dan TVRI, sehingga memiliki pengaruh besar dalam menjalankan fungsinya sebagai media massa, yaitu memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial (Pasal 4 ayat 1) UU 32/2002. Namun, kenyataannya tidak demikian. Dalam pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerin­tah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyele­nggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, LPPL kemudian ditelikung, dikerdilkan, didiskriminasi, dan diposisikan sebagai onderbow dari LPP RRI dan TVRI.

Bentuk penelikungan, pengerdilan, dan pemosisian LPPL sebagai onderbow RRI dan TVRI dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: kebijakan pengaturan, pendefinisian, mekanisme transformasi dari Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPPem) menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), pendirian LPPL, perizinan, dan pengalokasian frekuensi. Tabel di bawah ini memperlihatkan betapa signifi­kannya perbedaan pengaturan antara LPP RRI dan TVRI dengan LPPL. Oleh karena itu perlu ada perjuangan keras dari para broadcaster LPPL dan dukungan advokasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan agar terwujud pengaturan yang ekual antara LPP RRI dan TVRI dengan LPPL radio maupun televisi.

Tabel: Perbedaan Pengaturan LPP RRI dan TVRI dengan LPPL

No.	Aspek	Jenis Lembaga	Pengaturan	Dasar Hukum
1.	Kebijakan Pengaturan	RRI	Relatif lengkap	PP 11/2005 dan PP 12 /2005
		TVRI	Relatif lengkap	PP 11/2005 dan PP 12 /2005
		LPPL	Minimalis karena disatukan dgn RRI dan TVRI	PP 11/2005
2.	Pendefinisian	LPP RRI dan TVRI	LPP adalah lembaga penyiaran yang  ber­bentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat inde­penden, netral, tidak komersial, dan ber­fung­si memberikan layanan untuk kepen­ti­­ngan masyarakat.	1.  Pasal 14 ayat (1) UU 32/2002 2.  Pasal 1 angka 2 PP 11/2005 3.  Pasal 1 angka 25 PP 46/2021
		LPPL	LPPL adalah lembaga penyiaran yg berben­ tuk badan hukum yng didirikan oleh pemda, menye­le­nggarakan kegiatan pe­nyiaran radio atau penyiaran televisi, ber­si­fat inde­pen­den, ne­tral, tidak komer­sial,dan berfung­ si memberikan laya­nan untuk kepenti­ngan masya­ra­kat yng siarannya berja­ringan dengan RRI untuk radio dan TVRI.	1.    Pasal 1 angka (3) PP 11/2005 2.    Pasal 1 angka 26 PP 46/2021
3.	Mekanisme transformasi	RRI & TVRI	Ditetapkan oleh UU dan PP	1.  Pasal 14 ayat (1) UU 32/2002 2.  Pasal 7 ayat (1) PP 11/2005 3.  Pasal 55 ayat (1)
			Proses pengajuan oleh pemerintah dae­rah dengan perse­tuju­an DPRD atas usul masyarakat	Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (2) PP 11/2005
4.	Mekanisme pendirian stasiun baru dan Perizinan	RRI & TVRI	Mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri untuk penggunaan frekuensi	Pasal 8 ayat (2) PP 11/2005
		LPPL	Proses pengajuan kepada Pemerintah melalui KPI	Pasal 8 ayat (3-4), Pasal 9-10 PP 11/2005
5.	Syarat pendirian	RRI dan TVRI	Tidak ada ketentuan khusus
		LPPL	–     Belum ada RRI/ TVRI –     Tersedia alokasi frekuensi –     Tersedianya SDM yang professional –     Tersedianya sum­ber daya lainnya	1.    Pasal 7 ayat (4) PP 11/2005 2.    Pasal 69 PP 46/2021
6.	Penyelenggara sistem jaringan	RRI dan TVRI	Hak monopoli	Pasal 17 PP 11/2005
		LPPL	Tidak berhak sebagai penyelenggara	Pasal 17 ayat (7)
7.	Jaringan siaran	RRI dan TVRI	Tidak ditentukan
		LPPL Radio	dengan RRI	Pasal 1 angka 3 PP 11/2005
		LPPL TV	dengan TVRI
8.	Wajib Relai	RRI dan TVRI	Tidak ada pengaturan khusus
		LPPL Radio	Hanya relai RRI	Pasal 21 ayat (4)
		LPPL Televisi	Hanya relai TVRI	Pasal 21 ayat (5)
9.	Kerja sama	RRI dan TVRI	Tidak ditentukan
		LPPL	Hanya dengan RRI/TVRI	Pasal 7 ayat  (6)
10.	Kanal Programa	RRI & TVRI	Beberapa programa	Pasal 15 ayat (1) PP 11/2005
		LPPL	Satu Programa	Pasal 15 ayat (2) PP 11/2005
11.	Jumlah Frekuensi	RRI dan TVRI	Beberapa saluran frekuensi (20%)	Pasal 15 ayat (1 & 3, 4)
		LPPL	Satu saluran	Pasal 15 ayat (2)
12.	Sitem penyaluran	RRI dan TVRI	Terrestrial dan satelit	Pasal 13 ayat (1)
		LPPL	Terestrial	Pasal 13 ayat (2)
13	Sanksi administrasi di masa uji coba	RRI dan TVRI	Tidak ada masa uji coba
		LPPL	Sanksi Teguran Tertulis sampai pencabutan	Pasal 36 ayat (1-2)

 

Simpulan dan Rekomendasi:

1. Pengaturan mengenai LPPL dalam UU Penyiaran, UU Cipta Kerja, PP No. 11 Tahun 2005 dan PP No. 46 Tahun 2021 cenderung merugikan dan mempersulit perkembangannya sehingga diperlukan adanya perubahan mendasar.
2. Pengaturan mengenai LPP RRI dan TVRI yang sentralistik dan kurang memberi penguatan kepada LPPL mengingkari sistem pemerintah Indonesia di era demokrasi yang menganut sistem desentralisasi.
3. Pengaturan dalam UU Penyiaran 2002, UU Cipta Kerja, dan peraturan pelaksanaanya masih bias analog sehingga tidak relevan lagi untuk era digital.
4. Perlu ada langkah-langkah strategis baik secara politik, sodial, dan budaya untuk pengarusutamaan isu lembaga penyiaran publik termasuk di dalamnya adalah LPPL agar mencapai standar internasional yang ditetapkan oleh UNESCO.
5. Untuk melakukan langkah-langkah strategis tersebut pengorganisasi LPPL oleh PERSADA ID menjadi sangat penting, dan perlu merumuskan agenda perjuangan secara matang dalam bentuk kertas posisi (position paper).

[1] Materi disampaikan pada acara FGD Penyusunan Position Paper untuk UU Penyiaran yang diselenggarakan oleh PERSADA ID di HOM Premiere Timoho Yogyakarta, 6 Oktober 2023

[2] DARMANTO adalah Pegiat Penyiaran Publik di Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP) Yogyakarta (penyiaranpublik.org). Email: [email protected]