Beberapa waktu lalu, sekira 21-24 Oktober 2026, pegiat Rumah Perubahan LPP, Masduki, berkesempatan menghadiri RIPE@2026. RIPE adalah sebuah konferensi rutin dua tahunan yang menghubungkan akademisi dan praktisi penyiaran publik di seluruh dunia. Di tahun yang ke-13 ini, RIPE@ diadakan di Taipei, Taiwan, bertempat di National Chengchi University (NCCU). “The 13th biennial RIPE conference” kali ini membawa tema “Politics and Public Service Media (PSM)”. Tulisan ini adalah refleksi pribadi Masduki setelah mengikuti RIPE@2026 dari panel ke panel, termasuk memaparkan pengalaman dan studi penyiaran publik di Indonesia. Silakan menikmati sajian berikut ini.
Dari Konferensi Penyiaran Publik Dunia RIPE@2026 di Taiwan, 21-24 Oktober 2026 di National Chengchi University (NCCU)
Oleh Masduki
Jelang tengah malam hari kedua, 22 Oktober 2026, masuk notifikasi email pendek dari panitia konferensi bahwa merujuk situasi Taiwan yang memburuk karena badai Typhoon yang terus mendekat ke negara pulau ini. Konferensi terpaksa digeser dari offline ke online. Seluruh peserta dihimbau tidak keluar dari hotel tempat menginap. Konferensi RIPE yang sedianya offline di kampus NCCU hari ini (hari ketiga terakhir) sepenuhnya jadi online.
Untungnya, hari ini tinggal menyimak keynote speech Prof Terry Flew berjudul: Public Service Media: Trust and Social Cohesion dan pidato penutup oleh Prof. Gregory Ferrel Lowe.
Usai hadir online, jam 13 waktu Taiwan atau jam 12 di Jakarta saya bergegas keluar kamar hotel untuk mencari makan siang. Hujan deras disertai angin kencang sangat terasakan, efek langsung badai Thypoon yang datang (biasanya bulan Juli) tapi ini mundur ke Oktober. Hampir semua toko dan resto tutup. Yang tersisa adalah minimarket 7Eleven, hanya 200 meter dari hotel. Saya-pun masuk ke kedai ini, duduk di kafe kecil yang menyediakan beragam menu makanan.

Saya menikmati stay hampir tiga jam di sini: memantau kerjaan di Yogya, berkabar kondisi ke istri, melihat langsung mobilitas warga Taipei yang tetap normal: public transport masih beroperasi, puluhan Taiwanies keluar rumah dengan membawa payung, tampak bergegas tapi tetap tersenyum…
Catatan kecil terkait diskusi isu isu konferensi ini lahir di saat duduk santai menyantap makanan, menatap hujan di 7Eleven…
______________________________ ___
Apakah lembaga penyiaran publik (tradisional) akan punah pada satu dekade ke depan? siapa atau apa saja faktor yang menjadi pemicu kepunahannya? Pertanyaan ini mengemuka dalam forum konferensi para pengkaji media penyiaran/media publik dunia, yang berkumpul di Taipei Taiwan, pekan lalu, di kampus National Chengchi University. Bukan kebetulan, pelaksanaan konferensi dua tahunan ini (di hari ketiga) harus bergeser dari offline ke online via Zoom, karena pada hari yang sama, Taiwan diserang badai Thypoon: angin kencang dan hujan sangat ekstrem. Fenomena alam ini menjadi warning, analogi bagi ratusan delegasi konferensi bahwa media publik sebagai pilar harmoni sosial juga rawan terkena disrupsi…
Adapun profil konferensi RIPE bisa di tengok di sini:
https://iapmr.media/ripe/ ripe2026-join-us-in-taipei/. Di acara yang berlangsung tiga hari ini, saya hadir hari kedua selaku akademisi yang aktif dalam riset dan advokasi isu-isu media publik di Asia Tenggara khususnya Indonesia, dan juga sekaligus memperkenalkan situs media independen: Gejayan.id.
RIPE Biannual Conference ini unik, bisa dianggap sebagai -merujuk Hugh Miller (2001)- epistemic community, jejaring akademisi dua kawasan: Global North-South plus professional media publik dari BBC, NHK, dll yang mengkaji Public Service Broadcasting/PBSs (recognized expertise and authoritative knowledge of a specific issue). Setiap dua tahun kami bertemu, berdiskusi, menggalang advokasi, melakukan produksi pengetahuan lewat publikasi ilmiah yang intensif. Salah satunya memproduksi puluhan artikel dalam edisi khusus jurnal ini:
Selama tiga hari, konferensi membedah tiga isu: AI, platform digital, state capture yang masih menjadi tantangan bersama. Otonomi lembaga media publik tetap harus bertahan agar peran historisnya sebagai pilar demokrasi terjaga. Saat rehat kopi dan teh, saya beruntung bisa bertemu dua ‘informal supervisor’ ketika mengambil studi doktoral di
Jerman. Mereka adalah Prof. Dr. Leen d’Haenens dari KU Leuven University, Brussel, dan Professor Joe Bardoel dari University van Amsterdam (keduanya ahli sistem penyiaran publik di Eropa).
Kami bercanda dan tentu saja berswafoto. Senang sekali melihat mereka tetap sehat, dan masih aktif melakukan mobilitas global, menyapa dengan penuh kehangatan khas habitus akademisi Eropa Barat yang humble, terbuka. Mereka dengan serius bertanya: “Apa kabar Masduki? Apa kabar RRI, TVRI?”
Secara umum, ada kemiripan tantangan manajerial saat ini antara media publik (sebut saja PSBs) dengan media komersial pasca disrupsi digital. Namun, PSBs dituntut bekerja lebih keras karena lembaga ini di banyak negara mendapat pembiayaan resmi dari publik. Mereka wajib melibatkan pertisipasi publik. Muncul kecemasan bahwa PSBs dalam
format tradisional, konvensional akan punah, digantikan PSBs dengan model virtual, PSBs berbasis media komersial. Kok bisa? PSBs diakui sangat lemah daya saingnya terhadap platform digital. PSBs seperti RRI/TVRI Indonesia terus mendapat tekanan politisasi redaksi oleh rezim otoriter setempat. Politics and the politics of technology memengaruhi, menentukan nasibnya ke depan.
Sedikit mengkritik daftar pembicara konferensi tahun ini, tampak indikasi kuat bahwa debat dan riset soal PSBs masih didominasi akademikus dari Eropa khususnya Scandinavians. Mereka masih sebagai kiblat akademis, terbukti dari puluhan panel speakers yang berasal dari Eropa, sedangkan Asia ‘selalu’ hanya diwakili Korea, Jepang, Singapura dan tuan rumah Taiwan. Saya tahun ini menjadi satu satunya delegasi dari Indonesa. Selengkapnya bisa kita lihat pada jadwal dan daftar para pemantik diskusi di laman virtual resmi ini:
Ada tiga rekomendasi yang saya ajukan dalam working group of digital politics to PSBs di ruang meeting 5 gedung pusat administrasi NCCU. Pertama, pentingnya kampanye dan advokasi meminta ‘tanggungjawab negara’ untuk memastikan keberlanjutan PSBs sebagai pilar demokrasi. Kedua, pentingnya mendorong tata kelola AI dan platform digital yang ramah bagi PSBs. Ketiga, perlunya menguatkan jejaring akademisi, aktivis atau pegiat PSBs secara global dalam gerakan ini. Kata kunci gerakan global PSBs harus tetap pada: public engagement dan relevansi nilai-nilai universal: public sphere, public engagement, quality content, transparency, etc.
